FORUM Keadilan Bali – Gubernur Bali Wayan Koster memasukan sektor kelautan dan perikanan dalam transformasi perekonomian Bali melalui Konsep Ekonomi Kerthi Bali diapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono.
Selain Menteri Kelautan dan Perikanan member apresiasi juga dibeikan oleh Plt. Dirjen Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr. Agus Suherman, Anggota Konsorsium Tuna Indonesia, Yayasan IPNLF Indonesia, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, dan Resonance, Para Narasumber, Pakar/Experts, Peneliti, dan Pengusaha Perikanan Tuna baik dari dalam maupun luar negeri di acara Konferensi Tuna Indonesia dan Forum Bisnis Tuna Pesisir Internasional ke-7 pada, Rabu (24/5) di Legian, Kuta, Badung.
Gubernur Koster mengucapkan selamat datang di Bali kepada seluruh peserta Konferensi dan Forum Bisnis Tuna ke-7. Semoga aura dan vibrasi Bali memberikan inspirasi positif, sehingga dapat menghasilkan komitmen kuat di antara pemerintah dan pemangku kepentingan perikanan tuna. Selain strategi efektif dalam mencapai keberlanjutan sumber daya tuna dan pemanfaatannya. ”Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah memilih Bali sebagai venue penyelenggaraan Konferensi Tuna Indonesia dan Forum Bisnis Tuna Pesisir Internasional ke-7 ini,’’ katanya.
Gubernur Koster menyampaikan Konferensi Tuna Indonesia dan Forum Bisnis Tuna melibatkan pemerintah, para pakar, peneliti, dan pelaku industri tuna dari hulu sampai hilir kesempatan baik membahas tindakan tepat yang dibutuhkan bagi keberlanjutan Perikanan Tuna di Indonesia dan di dunia berbasiskan pada isu-isu terkini dan scientific evidence.
Dia mengungkapkan Provinsi Bali walaupun dari segi luas wilayah tergolong kecil. Namun memiliki potensi kelautan dan perikanan serta kedudukan strategis bagi pembangunan kelautan dan perikanan nasional, termasuk dalam hal perikanan tuna. Posisi Bali sangat strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan laut lepas. Bali berada di titik tengah daerah penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 (Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara), serta berdekatan dengan WPPNRI 718 (Laut Arafura) dan perairan laut lepas di Samudera Hindia. Dengan kedudukan ini, Bali berkontribusi cukup signifikan bagi perikanan tangkap Indonesia, khususnya perikanan Tuna-Tongkol Cakalang (TTC).
Gubernur Koster menjelaskan saat ini pusat bisnis perikanan tuna di Bali berpangkalan di Pelabuhan Benoa. Jumlah armada penangkapan ikan berpangkalan di Pelabuhan Benoa 762 unit kapal. Produksi tuna, tongkol, cakalang di Bali tahun 2021 mencapai 51.897,1 ton. Di sektor hilir, industri perikanan di Bali didukung 75 Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah-besar produknya sebagian besar berorientasi ekspor. Ekspor produk perikanan di Bali tahun 2021 mencapai 26.825 ton dengan nilai US$ 131,25 juta. Sedangkan volume ekspor tahun 2022 mencapai lebih dari 26.468 ton dengan nilai US$ 136,80 juta. Share volume ekspor tuna (segar dan beku) rata-rata 35% dan dari segi nilai rata-rata 45% dari total ekspor produk perikanan Bali. Ekspor produk perikanan Bali sangat didukung oleh keberadaan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai memiliki rute penerbangan langsung ke berbagai negara. ”Kami di Bali sedang melakukan transformasi perekonomian, dengan pengalaman hampir 3 tahun Bali dan negara – negara lain dilanda pandemi Covid-19,’’ ucapnya.
Gubernur Koster memaparkan sektor pariwisata Bali berkontribusi lebih dari 54% terhadap PDRB Provinsi Bali itu mengalami keterpurukan luar biasa. Ketika pandemi Covid-19 berlangsung pertumbuhan perekonomian di Bali pada tahun 2020 mengalami kontraksi yaitu minus 9,31 %, kemudian di tahun 2021 mengalami sedikit perbaikan, namun masih mengalami kontraksi minus 2,47 %. Tahun 2022 mengalami kemajuan dan perekonomian Bali tumbuh 1,46 %, hingga tahun 2023 ini perekonomian Bali sudah lebih maju dan melebihi dari target yaitu di triwulan I mencapai 6,04 persen. ”Kami perkirakan kedepan ini akan terus meningkat sejalan dengan upaya Kami di dalam memulihkan pariwisata Bali,’’ terangnya.
Transformasi perekonomian Bali, lanjut Gubernur Koster, Bali tidak lagi didominasi satu sektor pariwisata saja. Karena pariwisata sangat sensitif, maka merancang transformasi perekonomian Bali melalui Konsep Ekonomi Kerthi Bali lebih bertumpu pada kekuatan dan potensi yang ada di alam Bali. Salah satunya yaitu sektor pertanian dengan sistem pertanian organik hingga sektor kelautan dan perikanan.
Khusus sektor kelautan dan perikanan, katanya, telah memiliki peta kekayaan kelautan di Bali. Bali ini kecil, ternyata memiliki kekayaan perikanan luar biasa, ada perikanan tangkap, ikan hias, dan berbagai sumber daya kelautan yang luar biasa. ”Selama ini belum digali dan diberdayakan secara optimal,” jelas Gubernur Bali jebolan ITB ini.
Gubernur Koster berharap melalui Konferensi dan Forum Bisnis Tuna ini, industri perikanan tuna ke depan semakin besar kontribusinya terhadap upaya pelestarian sumber daya ikan, wilayah pesisir dan kesehatan laut. Disamping mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan skala kecil.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono membuka acara The 1st Indonesia Tuna Conference (ITC-1) & The 7th International Coastal Tuna Business Forum (ICBTF-7) berlangsung dari tanggal 24-25 Mei 2023 menyampaikan wilayah perairan Indonesia merupakan tempat wilayah penangkapan tuna, baik di perairan kepulauan, perairan teritorial, maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebagian besar penangkapan tuna oleh pelaku usaha industri beroperasi di wilayah perairan Indonesia di Samudera Hindia, Laut Banda dan Samudera Pasifik.
Wahyu Tregono menjelaskan Indonesia merupakan negara produsen ikan tuna, cakalang, dan tongkol terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 15 persen. Tahun 2021 produksi tuna dan cakalang Indonesia mencapai 791.000 ton dengan nilai sekitar Rp22 triliun. Diekspor 174.764 ton senilai 732,9 juta USD atau lebih dari Rp10,6 triliun, sebagian besar di ekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Arab Saudi, Uni Eropa, Australia, Vietnam, Inggris dan Filipina.
Sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan perikanan tuna nasional di forum global, lanjut Wahyu Trenggono Kementerian Kelautan dan Perikanan pengelolaan tuna nasional mengacu pada ketentuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, yaitu Indian Ocean Tuna Commission; Western and Central Pacific Fisheries Commission; dan Conservation of the Southern Bluefin Tuna. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 121 tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol yang menjadi payung hukum kemudahan berusaha dan persyaratan pengelolaan tuna cakalang tongkol di ZEE dan laut lepas. Dukungan terhadap pemberantasan IUU fishing pada pengelolaan tuna, strategi adaptasi pengurangan emisi karbon serta penyusunan harvest strategy tuna dan cakalang di perairan kepulauan.